Saat hari pertama LDKS w kan disuruh bawa piring warna kuning,,,eh w malah bawa piring warna pink…trus kakak kelas ngeliat,,,yawdah punya w diambil dah…trus w kebingungan,,,gimana ney w makannya kalo gak ada piring…???
untung ada orang sebaek Farid,,,yang mau pinjemin w piring…soalnya dia bawa piring banyak,,,dan mulai saat itu w dapet temen baru… itulah histori w temenan sama farid…
| Judul: KECERDASAN..??? Bahan ini cocok untuk Semua Sektor Pendidikan. Nama & E-mail (Penulis): Ign.Sumarya SJ Saya Pengamat di Jakarta Topik: Pendidikan kecerdasan Tanggal: 24 Agustus 2004 PENDIDIKAN KECERDASAN (1) Kecerdasan phisik secara kasar dapat diartikan ’sehat secara phisik’. Maka hemat kami sedini mungkin kesehatan phisik anak-anak memperoleh perhatian yang memadai: perhatikan empat sehat lima sempurna (nasi/roti, sayur, lauk-pauk/daging, buah, susu), bukan hanya menjadi hafalan untuk anak-anak tetapi dilaksanakan. Mumpung masih anak hendaknya ‘dilatih’, jika perlu ‘dipaksa’ untuk makan apapun (empat sehat lima sempurna) kecuali racun. Jangan sampai kesehatan phisik terganggu karena kurang gizi. Soal gizi bukan kenikmatan tetapi kelengkapan. Hemat kami kesehatan phisik lebih mudah diperhatikan, dan menjadi kekuatan/modal untuk menunjang kecerdasan-kecerdasan lainnya. (2) kecerdasan intelektual kiranya secara umum dipahami dan ini yang bertahun-tahun menjadi tekanan pelakanaan proses pendidikan atau pembelajaran. Baiklah diingat jika anak kurang gizi, maka sulit juga untuk menjadi cerdas secara intelektual (3) kecerdasan sosial, secara kasar dapat diartikan “orang dapat bergaul dengan siapapun dan dalam keadaan apapun”. Sekali lagi anak/orang yang sakit-sakit/tidak sehat secara phisik akan sulit juga untuk bersahabat atau bersaudara dengan siapapun dan apapun. Pada umumnya yang sakit-sakitan/tidak sehat secara phisik lalu memperoleh perlakuan khusus yang mengarah ke pemanjaan alias menjerumuskan anak ke masa depan yang kurang membahagiakan atau mensejahterakan. (4) kecerdasan emosional berarti orang mampu mengelola emosinya sendiri serta emosi yang lain. Emosi merupakan kekuatan yang harus dikelola dan disinerjikan sehingga bermanfaat untuk kesehatan/kesejahteraan anak. Pelatihan untuk menghadapi dan mengelola aneka macam emosi perlu memperoleh tempat yang memadai. (5)kecerdasan spiritual dapat diartikan sebagai ‘yang mampu mengasihi Tuhan dan sesamanya’. Kasih itu bebas, tanpa batas , dan kebebasan hanya dibatasi oleh kasih. Mengasihi berarti tidak melecehkan atau merendahkan yang lain, tetapi menghormati dan menghargai martabat harkat yang lain. Ingat: masing-masing dari kita ‘diadakan, dilahirkan, dibesarkan, dididik’ oleh dan dengan kasih, dan masing-masing dari kita adalah ‘buah kasih’ atau ‘kasih’. Jadi saling mengasihi mudah, setiap bertemu dengan orang berarti bertemu dengan kasih, saling kasih-kasihan. Semoga membantu dan bermanfaat. |
| Nama & E-mail (Penulis): Muhammad Khairul Idaman Saya Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Tanggal: 27 Juni 2004 Judul Artikel: Topik: Buat Apa Sekolah?
BUAT APA SEKOLAH? Oleh: Muhammad Khairul Idaman* Seorang ibu berkata pada anaknya” nak kalau sudah besar kamu harus jadi pegawai negeri sipil (PNS) biar hidupmu tidak susah, jangan meniru bapak dan ibumu yang tiap hari harus jualan sayur kepasar, biar bapak dan ibu saja yang bodoh dan susah cari uang liat tetangga kita itu sekolahannya tinggi coba lihat hidupnya enak kamu harus mencontoh dia” . Sementara dilain pihak seorang ibu berkata ” buat apa sekolah tinggi-tinggi ? dokter sudah ada, menteri sudah ada, guru banyak, presiden sudah ada, mendingan uang sekolahmu dibelikan sapi biar beranak-pinak lebih jelas hasilnya dari pada harus dibayarkan untuk sekolah, coba lihat si lukman itu sekolah jauh-jauh tapi setelah selesai nganggur dan akhirnya sekarang jadi sopir anggutan..” ! Sadar atau tidak, ditingkatan masyarakat opini yang terbangun mengenai dunia pendidikan (sekolah) seperti yang diilustrasikan diatas. Masyarakat menilai bahwa salah satu alat keberhasilan seseorang bersekolah adalah sejauh mana dia mampu membawa dirinya pada status social yang tinggi dimasyarakat indikasinya adalah apakah seseorang itu bekerja dengan berpenampilan elegan (berdasi, pake sepatu mengkilap, dan membawa tas kantor) atau tidak, dan apakah seseorang tersebut bisa kaya dengan pekerjaannya? Kalau seseorang yang telah menempuh jenjang pendidikan (SLTA, D1, D2, D3, S1, S2, dan S3) lulus dan setelah itu menganggur maka dia telah gagal bersekolah. Hal semacam inilah yang sering ditemui di masyarakat kita. Mencermati hal diatas, apakah memang praktek-praktek pendidikan yang selama ini dijalani ada kesalahan proses?, mengapa dunia pendidikan belum bisa memberikan pengaruh pencerahan ditingkatan masyarakat, lantas apa yang selama ini dilakukannya oleh dunia pendidikan kita? kalaupun yang diopinikan masyarakat itu adalah kesalahan berpikir, mengapa kualitas pendidikan di Indonesia tidak lebih baik dari negara lainnya, bukankah setiap hari upaya perbaikan pendidikan terus dilakukan mulai dari seminar sampai dengan pembuatan undang-undang system pendidikan nasional? Atau inilah yang dimaksud oleh Ivan Ilich bahwa “SEKOLAH itu lebih berbahaya daripada nuklir. Ia adalah candu! Bebaskan warga dari sekolah.” Jelasnya pendidikan (sekolah) bukanlah suatu proses untuk mempersiapkan manusia-manusia penghuni pabrik, berpenampilan elegan apalagi hanya sebatas regenerasi pegawai negeri sipil (PNS), tapi lebih dari itu adalah pendidikan merupakan upaya bagaimana memanusiakan manusia. Tentunya proses tersebut bukan hal yang sederhana butuh komitmen yang kuat dari setiap komponen pendidikan khusunya pemerintah bagaimana memposisikan pendidikan sebagai inventasi jangka panjang dengan produk manusia-manusia masa depan yang hadal, kritis dan bertanggung jawab. Kalau dunia pendidikan hanya diposisikan sebagai pelengkap dunia industri maka bisa jadi manusia-manusia Indonesia kedepan adalah manusia yang kapitalistik, coba perhatikan menjelang masa-masa penerimaan siswa/mahasiswa tahun ajaran baru dipinggir jalan sering kita temukan mulai dari spanduk, baliho, liflet, brosur, pamlet dan stiker yang bertuliskan slogan yang kapitalistik seperti ” lulus dijamin langsung kerja, kalau tidak uang kembali 100%, adapula yang bertuliskan “sekolah hanya untuk bekerja, disini tempatnya” apalagi banyaknya sekolah-sekolah yang bergaya industri semakin memperparah citra dunia pendidikan yang cenderung lebih berorientasi pada pengakumulasian modal daripada pemenuhan kualitas pelayanan akademik yang diberikan. Akhirnya terlihat dengan jelas bagaimana mutu SDM Indonesia yang jauh dari harapan seperti dilaporkan oleh studi UNDP tahun 2000 yang menyatakan bahwa Human Development Indeks (HDI) Indonesia menempati urutan ke 109 dari 174 negara atau data tahun 2001 menempati urutan ke 102 dari 162 negara. Jadi, tidak mengherankan kalau ditingkatan masyarakat memandang dunia pendidikan (sekolah) sampai hari ini seperti layaknya sebagai institusi penyalur pegawai negeri sipil (PNS) indikasi dari pandangangan tersebut bisa dilihat bagaimana animo masyarakat yang cukup tinggi ketika pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) seolah-olah status/gelar akademik yang mereka capai (D1,D2,D3,S1,S2, dan S3) hanya cocok untuk kerja-kerja kantoran (PNS) hal inipun merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran kaum terdidik setiap tahunnya bertambah sebab kesalahan motiv sekolah sebagai akibat dari prilaku sekolah yang kapitalistik akhirnya banyak melahirkan kaum terdidik yang bermentalitas “Gengsi gede-gedean” Beberapa hal diatas setidaknya menjadi renungan bagi dunia pendidikan kita bahwa pendidikan bukanlah sesederhana dengan hanya mengupulkan orang lantas diceramahi setelah itu pulang kerumah mengerjakan tugas besoknya kesekolah lagi sampai kelulusan dicapainya (sekolah berbasis jalan tol), kalau aktivitas sekolah hanya monoton semacam ini maka pilihan untuk bersekolah merupakan pilihan yang sangat merugikan akan tetapi kalau proses yang dijalankannya tidak seperti sekolah jalan tol maka pilihan untuk beinvestasi di dunia pendidikan dengan jalan menyekolahkan anak-anak kita merupakan pilihan yang sangat cerdas. Oleh sebab itu sudah saatnya dunia pendidikan kita mereformasi diri secara serius khusunya bagaimana pembelajaran di sekolah itu bisa dijalankan melalui prinsip penyadaran kritis sehingga melalui kekuatan kesadaran kritis bisa menganalisis, mengaitkan bahkan menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan, pengangguran, dan lainnya merupakan persoalan system bukan karena persoalan jenjang sekolah. Inilah yang seharusnya menjadi muatan penting untuk diinternalisasikan disetiap diri siswa. Selain itu, mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa sekolah itu tidak sekedar tahapan untuk bekerja kantoran menjadi salah satu agenda dunia pendidikan yang harus segera dilakukan sehingga masyarakatpun bisa memahami secara holistik untuk apa pendidikan itu dilahirkan. Agenda semacam ini akan bisa dijalankan secara baik kalau masing-masing insitusi pendidikan bertindak secara fair bagaimana proses penerimaan siswa baru tidak lagi memakai slogan yang menyesatkan. Mempertahankan sekolah yang kapitalistik sama saja menggerogoti minat dan motivasi masyarakat untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. |
| Bahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum. Nama & E-mail (Penulis): Isjoni Saya Dekan di FKIP Universitas Riau Tanggal: 8 Pebruari 2004 Judul Artikel: Pendidikan Luar Sekolah Topik: Pendidikan Luar Sekolah : Sebuah Alternatif Kita menyadari bahwa SDM kita masih rendah, dan tentunya kita masih punya satu sikap yakni optimis untuk dapat mengangkat SDM tersebut. Salah satu pilar yang tidak mungkin terabaikan adalah melalui pendidikan non formal atau lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah (PLS). Seperti kita ketahui, bahwa rendahnya SDM kita tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada usia sekolah. Rendahnya kualitas SDM tersebut disebabkan oleh banyak hal, misalnya ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai akibat dari kemiskinan yang melilit kehidupan keluarga, atau bisa saja disebabkan oleh oleh angka putus sekolah, hal yang sama disebabkan oleh factor ekonomi Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian pemerintah melalui semangat otonomi daerah adalah mengerakan program pendidikan non formal tersebut, karena UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara lugas dan tegas menyebutkan bahwa pendidikan non formal akan terus ditumbuhkembangkan dalam kerangka mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerintah ikut bertanggungjawab kelangsungan pendidikan non formal sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Dalam kerangka perluasan dan pemerataan PLS, secara bertahap dan bergukir akan terus ditingkatkan jangkauan pelayanan serta peran serta masyarakat dan pemerintah daerah untuk menggali dan memanfaatkan seluruh potensi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan PLS, maka Rencana Strategis baik untuk tingkat propinsi maupun kabupaten kota, adalah :
Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, maka program PLS lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, tanpa mengesampingkan aspek akademis. Oleh sebab itu Program PLS mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha, maka yang perlu disusun Rencana strategis adalah :
Strategi PLS dalam rangka era otonomi daerah, maka rencana strategi yang dilakukan adalah :
Semangat Otonomi Daerah PLS memusatkan perhatiannya pada usaha pembelajaran di bidang keterampilan lokal, baik secara sendiri maupun terintegrasi. Diharapkan mereka mampu mengoptimalkan apa yang sudah mereka miliki, sehingga dapat bekerja lebih produktif dan efisien, selanjutnya tidak menutup kemungkinan mereka dapat membuka peluang kerja. Pendidikan Luar Sekolah menggunakan pembelajaran bermakna, artinya lebih berorientasi dengan pasar, dan hasil pembelajaran dapat dirasakan langsung manfaatnya, baik oleh masyarakat maupun peserta didik itu sendiri.. Di dalam pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, yang perlu menjadi perhatian bahwa, dalam usaha memberdayakan masyarakat kiranya dapat membaca dan merebut peluang dari otonomi daerah, pendidikan luar sekolah pada era otonomi daerah sebenarnya diberi kesempatan untuk berbuat, karena mustahil peningkatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi beban pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan formal juga memiliki tanggungjawab yang sama. . Oleh sebab itu sasaran Pendidikan Luar Sekolah lebih memusatkan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan berkelanjutan, dan perempuan. Selanjutnya Pendidikan Luar Sekolah harus mampu membentuk SDM berdaya saing tinggi, dan sangat ditentukan oleh SDM muda (dini), dan tepatlah Pendidikan Luar sekolah sebagai alternative di dalam peningkatan SDM ke depan. PLS menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah sejalan dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat, penyelenggaraan PLS lebih memberdayakan masyarakat sebagai perencana, pelaksanaan serta pengendali, PLS perlu mempertahankan falsafah lebih baik mendengar dari pada didengar, Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota secara terus menerus memberi perhatian terhadap PLS sebagai upaya peningkatan SDM, dan PLS sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan masyarakat, terutama anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, dan anak usia putus sekolah..Semoga. |
Pernah tersirat di dalam benakku
Mungkinkah kehidupan ini hanyalah mimpi
Panjang ku disaat ku tertidur
Dan aku bukanlah diriku???
Mungkinkah aku ini hanyalah sebuah shadow
Yang terlahir di dalam alam bawah sadar ku
Jika itu memang benar
Siapa sebenarnya diriku ini???
Dan bila kehidupan ini hanya mimpi
Q kan tetap bersyukur
Karna ku tlah bermimpi
Mempunyai teman-teman yang amat baik
Seperti teman-teman ku sekarang ini…
By: Enjang
Hujan…
Di setiap engkau turun
Mengapa???rasanya hatiku ini sakit sekali
Mungkin!!!karna ku teringat akan kenangan masalaluku
Yang tiada pernah kutemui kebahagiaan
Semakin ku mencoba mengingatnya
Itu sama saja dengan aku membuka luka lama
Yang telah lama tersimpan
Di dasar hati dan ingatanku
Yang seharusnya telah kulupakan untuk selamanya
Namun sekeras apapun ku mencoba melupakannya
Kenangan itu akan selalu ada
Dan membayang-bayangi kehidupanku
Dan menjadi rasa ketakutan ku yang terbesar
By: Enjang
Saat pulang dari Bandung kan malem-malem trus salah satu temen w anak cwe mungkin dia kecapean kali,,,
masa dia tidur sambil mulutnya mangap,ngiler,trus dibangunin gak mau bangun,,,trus temen w yang laen foto dia yang lagi ngiler ntu,,,nak-nak sekelas pada ngetawain dia dah…
| Bahan ini cocok untuk Semua Sektor Pendidikan. Korupsi Pendidikan sangat Merugikan Bangsa Pengirim dan E-Mail: SMUnet Administrator SMUnet dikelola oleh Media Informasi Online STIKOM Surabaya, http://www.stikom.edu Tanggal: 31 Mar 2003 YOGYAKARTA Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Jusuf Kalla Kalla menegaskan, korupsi yang terbesar di negeri ini justru dilakukan oleh kalangan pendidikan. Korupsi dunia pendidikan itu berbentuk pengatrolan nilai dari oknum pendidik, untuk meluluskan peserta didiknya. Pada Rakernas Perguruan Tinggi se-Indonesia di Yogyakarta, Kamis (27/3), Menko Kesra mengatakan, selama ini kalangan pendidik akan sangat bangga jika anak didiknya dapat lulus 100%. \”Akibatnya sangat buruk, anak-anak menjadi merasa bahwa belajar itu tidak perlu.\” Dia menjelaskan, sekarang ini kalangan pejabat, termasuk mereka yang duduk di dunia pendidikan, harus bisa tegas tidak meluluskan anak yang tidak pantas untuk naik kelas atau tidak pantas lulus karena nilainya memang kurang mencukupi. \”Bahkan perlu kita menertawakan sekolah-sekolah yang masih bangga dengan keberhasilannya meluluskan 100% anak didiknya.\” Pengatrolan nilai demi angka kelulusan semacam ini harus segera dihilangkan. Sebab menurut Menko, hal ini akan berakibat fatal, yaitu pembodohan dan menimbulkan kemalasan peserta didik. Pengawasan BBM Pada kesempatan yang sama, Menko Kesra menandatangani kerja sama dengan 35 perguruan tinggi di Indonesia, untuk terlibat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKPS BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakan Minyak), yang akan dilaksanakan 2003 ini di sejumlah daerah. Beberapa waktu lalu pihak Menko Kesra sudah meminta kesediaan kalangan perguruan tinggi untuk membantu mengawasi pelaksanaan PKPS BBM, demi mencegah kebocoran dan penyalahgunaan dana. Ketua Pelaksana Koordinasi Sosialisasi dan Pemantauan PKPS BBM Kantor Menko Kesra Soedjono Poerwaningrat mengatakan, pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, berbeda dengan pemantauan yang dilakukan oleh unsur pemerintahan. Ia mengatakan, pemantauan yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu antara lain berupa sejauh mana pelaksanaan PKPS BBM berlangsung, sesuai dengan ketentuan sasaran yang dituju, jumlah dan mutu, serta waktu yang ditetapkan. \”Selain itu pihak perguruan tinggi akan menganalisis faktor penyebab bila terjadi ketidaktepatan, melakukan kajian evaluatif tentang efektivitas program, dan memberikan umpan balik kepada penyelenggara PKPS BBM tentang masalah, hambatan penyaluran kompensasi serta upaya perbaikan yang dapat ditempuh selama pelaksanaan program itu,\” jelasnya. Disebutkan, selama tiga tahun terakhir ini dana PKPS BBM terus mengalami kenaikan. \”Pada 2000 lalu sebesar Rp800 miliar, pada 2001 menjadi Rp2,2 triliun, 2002 menjadi Rp2,8 triliun, dan pada 2003 ini dialokasikan sebesar Rp4,4 triliun.\” Menurut Soedjono, tujuan program tersebut adalah untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat khususnya yang tidak mampu, dengan kompensasi yang meliputi beras murah, bantuan pendidikan umum dan pendidikan agama, bantuan pelayanan kesehatan, bantuan bahan makanan untuk panti sosial, bantuan alat kontrasepsi, bantuan transportasi, pemberdayaan masyarakat pesisir, dana bergulir, dan penanggulangan pengangguran. Perguruan tinggi yang terlibat dalam kerja sama pengawasan ini antara lain Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Haluoleo, dan lain-lain. (media) |
| Bahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum. Nama & E-mail (Penulis): Ign.Sumarya SJ Saya Pengamat di Jakarta Tanggal: 9 Juni 2003 Judul Artikel: Pendidikan agama Topik: Pendidikan agama di sekolah? Pendidikan Agama Ketika saya menghadiri pertemuan pendidikan katolik di Beirut, bertemu dengan rekan-rekan dari Mesir, Yordania, Palestina dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Dari mereka saya memperoleh informasi bahwa pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah melainkan diselenggarakan oleh pengurus agama masing-masing bekerjasama dengan orangtua peserta didik dan diajarkan di luar sekolah. Saat ini sedang marak pro-kontra masalah pendidikan agama di sekolah menurut agama peserta didik dan diajarkan oleh guru agama yang seagama dengan peserta didik. Secara prinsip hal itu mudah dikatakan dan dilaksanakan jika di dalam satu kelas hanya terdiri dari dua kelompok agama peserta didik, tetapi jika dalam satu kelas ada 5 (lima) agama peserta didik, saya membayangkan betapa sulitnya untuk mengatur jadwal dan tempat, jika hal itu dilaksanakan di sekolah. Mengapa? 1) mencermati sekolah-sekolah saat ini hampir semua ruang/kelas sudah dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, bahkan ada sekolah yang kurang ruangan. 2) jika dalam satu kelas ada 5 (agama) peserta didik: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha..kapan waktu pengajaran dapat dilaksanakan? Dalam waktu yang sama? Dimana dan bagaimana pembagian tempatnya? Dalam waktu yang berbeda? bagaimana pengaturan jam/waktunya? Ingat jatah jam pelajaran agama ada 2 jam mata pelajaran. Atau di suatu sekolah , katakan di SD atau SMP, para peserta didik dari kelas terendah sampai kelas tertinggi dikumpulkan menurut agama masing-masing dan diajarkan agama sesuai dengan agamanya dan oleh guru agama yang seagama? Apakah hal ini tidak akan menjadi kesulitan bagi guru agama ybs..?
Dalam tulisan ini saya hanya ingin memperlihatkan betapa sulitnya pengaturan waktu dan tempat jika pelajaran agama diajarkan menurut agama masing-masing dan di sekolah yang bersangkutan ada 5 (lima) agama . Sebagai contoh di sekolah negeri saat ini yang mayoritas adalah peserta didik agama Islam, untuk para peserta didik yang beragama katolik atau kristen diberi kesempatan pada hari Jum’at, dimana sementara rekan-rekan yang beragama Islam sedang berdoa di masjid..apa yang terjadi: mereka (para peserta didik yang beragama Katolik atau kristen) memperoleh ruangan yang tidak memadai, karena memang yang ada katanya hanya ruangan itu. Hemat kami: jika pendidikan agama peserta didik harus diajarkan sesuai dengan agama yang peserta didik yang bersangkutan dan oleh guru agama yang seagama peserta didik…kegiatan ini tidak dilaksanakan di sekolah melainkan di “masjid, gereja dst..”, dengan kata lain pendidikan agama menjadi tanggungjawab orangtau dan pengurus agama yang bersangkutan, bukan tugas sekolah. Dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan di sekolah sungguh murni untuk mencerdaskan peserta didik. Sekali lagi ingat ada aneka kecerdasan: kecerdasan intelektual, kecerdasan phisik, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual dst. |
Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang Oleh : Nurkolis
Profesor Toshiko Kinosita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang (Kompas, 24 Mei 2002).
Pendapat Guru Besar Universitas Waseda Jepang tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang, setelah selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka pangjang. Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang.
Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif.
Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan life skill dan broad based education yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini. Di Amerika Serikat (1992) seseorang yang berpendidikan doktor penghasilan rata-rata per tahun sebesar 55 juta dollar, master 40 juta dollar, dan sarjana 33 juta dollar. Sementara itu lulusan pendidikan lanjutan hanya berpanghasilan rata-rata 19 juta dollar per tahun. Pada tahun yang sama struktur ini juga terjadi di Indonesia. Misalnya rata-rata, antara pedesaan dan perkotaan, pendapatan per tahun lulusan universitas 3,5 juta rupiah, akademi 3 juta rupiah, SLTA 1,9 juta rupiah, dan SD hanya 1,1 juta rupiah.
Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-meneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya. (Walter W. McMahon dan Terry G. Geske, Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity, USA: University of Illionis, 1982, h.121).
Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.
